PPK bukan Superman

PPK MEMBENTUK TIM Berdasar Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 pada lampiran I Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/ PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh: a. Tim Teknis Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa. b. Tim ahli atau tenaga ahli Tim ahli atau tenaga ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan/ pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. c. Tim Pendukung atau tenaga pendukung Tim Pendukung atau tenaga pendukung dapat berbentuk tim atau perorangan yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administratif/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dan membantu Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan dalam Pengadaan Langsung sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). PPK dalam melaksanakan pekerjaan agar tidak sendirian, PPK bukan SUPERMAN tetapi dapat dibantu staf pendukung, untuk pekerjaan tidak sederhana atau kompleks harus mampu membentuk SUPERTEAM. Ketika membentuk tim, problem utamanya adalah honor. APBD merujuk Peraturan Presiden (PERPRES) 72 tahun 2025. tentang Standar Harga Satuan Regional dan PERMENDAGRI NOMOR 900.1.15/9949/Keuda tanggal 17 Desember 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. Masalah pengusulan anggaran dari APBD, kadang ada pembahasan yang cenderung tidak memberi untuk staf atau tim. Bila demikian agar diusulkan adanya konsultan perorangan. Untuk pekerjaan tidak sederhana atau kompleks, mengenai Konsultan perorangan bisa lebih dari satu sesuai kompetensinya. Jadi sebagai PPK tidak cukup mengerti PBJ saja tetapi harus juga memahami aspek membuat anggaran dan revisi anggaran. (Ir. Irwan Iskandar, ST, MT)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perpres Nomor : 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Perubahan ke-2 dari Perpres 16/2018

Gambar
                      PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH     SATU NASKAH NOMOR 16 TAHUN 2018 N OMOR 12 TAHUN 2021 NOMOR 46 TAHUN 2025         DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a.    bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah; b.   bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usah Mikro, Usaha Ke...
Baca selengkapnya

Addendum Kontrak (CCO) Pekerjaan Konstruksi

Gambar
  ADDENDUM KONTRAK (CCO) PEKERJAAN KONSTRUKSI Addendum kontrak pekerjaan konstruksi adalah dokumen yang digunakan untuk mengubah atau menambahkan ketentuan-ketentuan dalam kontrak asli.  Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat addendum kontrak pekerjaan konstruksi:   - Definisi  :  Adendum adalah tambahan atau perubahan pada kontrak awal. Dalam konstruksi, ini digunakan untuk memodifikasi persyaratan, spesifikasi, atau ketentuan yang sudah ada. Tujuan : 1. Perubahan Lingkup Kerja :      Menyesuaikan luas proyek karena keadaan tak terduga atau permintaan klien. 2. Perubahan Jadwal :      Memperpanjang atau mempercepat jadwal proyek karena penundaan atau percepatan. 3. Perubahan Harga :      Menyesuaikan biaya proyek karena perubahan material, tenaga kerja, atau lingkup kerja. 4. Klarifikasi :      Memperjelas ambiguitas dalam kontrak asli. Komponen Utama : a. Identifikasi Kontrak Asl...
Baca selengkapnya

RISIKO KORELASI ANTARA HPS DENGAN KUALITAS PENAWARAN BERKONTRAK

Gambar
Berikut risiko korelasi antara kualitas HPS dengan kualitas penawaran terkontrak • Kondisi 1 : HPS tinggi + Penawaran responsif = Perencanaan Tidak Akurat dan ada indikasi penyimpangan (Mark Up) • Kondisi 2 : HPS tinggi + Penawaran banting harga = Perencanaan tidak akurat / indikasi mark penyimpangan (mark up), mutu pekerjaan tidak sesuai, putus kontrak. • Kondisi 3 : HPS bagus + Penawaran banting harga = mutu pekerjaan tidak sesuai, putus kontrak. • Kondisi 4 : HPS bagus + Penawaran responsif = Perbaikan regulasi/ substansi. (Kondisi yang menjadi tujuan pengadaan) • Kondisi 5 : HPS tinggi + Penawaran tinggi = Penyimpangan. Kondisi 1 : Perencanaan tidak akurat + indikasi mark up itu 2 pelanggaran serius di PBJ, apalagi kalau pakai mini kompetisi katalog elektronik konstruksi. Ini yang terjadi menurut aturan:1. Pelanggaran dari sisi perencanaan tidak akurat Perpres 16/2018 Pasal 18 ayat (2): PA/KPA/PPK wajib melakukan perencanaan pengadaan yang meliputi identifikas...
Baca selengkapnya